Pemerintah Buka Pendaftaran Kartu Prakerja, Pimpinan MPR Ingatkan Ini


Jakarta-

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengapresiasi pemerintah yang mulai membuka pendaftaran bagi masyarakat untuk mendapatkan kartu Prakerja tahap pertama. Namun, dia mengingatkan agar dalam pelaksanaannya pemerintah bijaksana dan hati-hati. Sebab kuota kartu Prakerja gelombang pertama hanya untuk 164.000 pekerja, sedangkan mereka yang membutuhkan pekerjaan mencapai jutaan orang.

“Saat pemerintah menetapkan social distancing akibat mewabahnya COVID-19, sampai sekarang ini banyak perusahaan yang telah merumahkan, bahkan mem-PHK karyawannya. Informasi yang berkembang tercatat 1,2 juta orang di-PHK,” ujar Lestari dalam keterangannya, Senin (13/4/2020).

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem itu minta kepada pemerintah agar memperhatikan mereka. “Jangan sampai mereka frustrasi karena terbentur persyaratan yang tidak bisa mereka penuhi,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.

Dalam persyaratan untuk mendapatkan kartu Prakerja, disebutkan yang boleh mendaftar adalah warga negara berusia minimal 18 tahun. Namun pemerintah tak menyebutkan batas maksimal usia yang berhak mendapatkannya.

Rerie juga mengingatkan setelah mereka ikut pendidikan dan pelatihan, pemerintah juga mempersiapkan tindak lanjutnya, misalnya kesempatan atau lowongan kerja buat mereka.

“Apakah pemerintah sudah punya data berapa banyak perusahaan yang siap menampung mereka? Jangan sampai setelah mendaftar dan ikut pelatihan, mereka kembali menjadi pengangguran,” katanya.

Dia menambahkan, motivasi para pendaftar juga perlu digali. “Jangan sampai mereka mendaftar hanya untuk coba-coba. Setelah mereka lulus, siapa yang mengawasi dan menindaklanjuti. Ini penting, jangan sampai anggaran Rp 20 triliun yang disiapkan untuk program ini mubazir,” imbuhnya.

Karena pendaftaran dilakukan secara online, anggota dewan ini mengingatkan agar pemerintah juga menyiapkan infrastruktur, jaringan, sistem dan IT-nya dengan baik. “Jangan sampai pendaftar terkendala karena infrastruktur onlinenya belum siap. Kita tidak ingin dengar program yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah malah memunculkan masalah baru,” pungkas Rerie.

Tonton juga video Blak-blakan Ketua Kadin: Ancaman PHK Saat Corona Melanda:

(prf/ega)

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *